Kunjungan perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta di BKP Kls II Yogyakarta untuk audiensi pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar pada Kamis, 13 Juni 2019. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut penyampaian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Audiensi ini diikuti oleh jajaran Karantina Pertanian Yogyakarta dan BKSDA Yogyakarta. Meski hanya sebentar, bahasan singkat namun penting dalam pengaturan peredaran tumbuhan dan satwa khususnya di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya
.
Bahasan seputar pengeluaran media pembawa untuk dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SAT-DN) untuk pengiriman antar area dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SAT-LN) untuk pengiriman ke luar negeri berlangsung seru. Pihak BKSDA menyatakan bahwa untuk SAT-DN belum on line shingga pelacakan masih manual
.
“Sedang kami usulkan untuk pembuatan perjanjian kerja sama (PKS) dan Memorandum of Understanding (MOU) antara BKSDA dengan Karantina Pertanian” ujar Junita Parjanti, Kepala BKSDA Yogyakarta. Hal ini untuk memudahkan kerjasama dalam menjaga negeri tercinta Indonesia
.
SobatQ untuk lalu lintas peredaran media pembawa OPTK dan HPHK sudah terkendali sesuai peraturan yang berlaku, baik dari pihak karantina dengan persyaratan dari BKSDA dan instansi lain. Namun untuk peredaran media pembawa HPHK khususnya burung dari penangkar di pasar masih sulit untuk pelacakannya. Nah audiensi kali ini untuk selaraskan aturan yang mendasari lalu lintas media pembawa OPTK dan HPHK untuk jaga ekosistem dan sumber daya alam Indonesia.