Perwakilan Ombudsman RI, Budi Masthuri, SH menandatangani Berita Acara Public Hearing

Ombudsman RI Perwakilan DIY Hadiri Public Hearing SPP Karantina Yogyakarta

Standar Pelayanan Publik (SPP) hal yang wajib dimiliki setiap instansi pelayanan publik dan wajib untuk di public hearing kan.

Dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, SH, LSM, pengguna jasa (PJ) karantina, stake holder, akademisi serta masyarakat sekitar, sosialisasi SPP dan Public Hearing ke-2 Karantina Yogyakarta berlangsung siang kemarin (8/8).

Diawali dengan penyampaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkup karantina yogyakarta, dilanjutkan dengan SPP yang sudah di revisi berikut alur layanan baik untuk karantina hewan dan tumbuhan dan sesi diskusi jadi momen yang paling seru.

Beberapa pertanyaan dan apresiasi mengalir dari LSM, Dinas Pertanian Propinsi dan dari PJ. “Kami salut karantina yogyakarta berani memaparkan mengenai sistem anti penyuapan” ujar bu partijem, Kabid Dinas Pertanian Propinsi.

“Apa yang membedakan resiko sedang, berat dan tinggi untuk layanan karantina?” kali ini pertanyaan dari LSM Bapak Joko.

Dimoderatori oleh Bapak Farid, SE, pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan lugas dan tegas berdasarkan peraturan dan undang – undang yang berlaku oleh drh. Ina Soelistyani selaku Kepala Balai.

Tiba pada momen dibacakannya isi Berita Acara (BA) Kesepakatan beserta lampirannya berupa maklumat layanan dan jam layanan, seluruh peserta menyatakan menyetujui dan sepakat. Tertulis pada BA tersebut 7 (tujuh) orang perwakilan, yaitu kepala balai dan saksi – saksi untuk menandatangani BA Kesepakatan.

Public hearing merupakan ajang komunikasi yang sangat baik untuk mengetahui seberapa baik kualitas layanan yang kita berikan. Namun ekspektasi pengguna layanan harus sesuai dengan kapasitas kita sebagai pemberi layanan.